www.AlvinAdam.com


Berita 24 Papua Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar

Posted by On 02.39

Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar

Facebook Twitter Google+ RSS RSS Login/Daftar

  • Home
  • Tanah Papua
    • Anim Ha
    • Domberai
    • Bomberai
    • Lapago
    • Meepago
    • Mamta
    • Saireri
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan dan Kesehatan
    • Otonomi
    • Nasional & Internasional
    • Lembar Olahraga
    • Jayapura Membangun
    • Infrastruktur
    • Ekonomi, Bisni & Keuangan
    • Seni Budaya
    • Nabire Membangun
  • Pasifik
  • Nusa
    • Ibukota
    • Jawa
    • Sumatera
    • Bali & Nusa Tenggara
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Maluku
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
    • Pengalaman
    • Pernik Papua
    • Perempuan & Anak
    • Selepa
  • More
    • Pilihan Editor
    • Surat & Sumbangan Pembaca
    • Rilis Pers & Advertorial
    • PR Newswire
    • Berita Foto
  • Resources
    • Blog
    • Arsip
    • West Papua Daily
    • Laporan Warga
    • Saya Komen!!!
  • 2013-2016
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar
  • Jumat, 29 Desember 2017 â€" 17:28
  • 21x views
Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu dikemudian hari. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom - suarapapua.com David Sobolim redaksi@tabloidjubi.com Editor : Kyoshi Rasiey

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Indonesia merupakan negara dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Total luasan saat ini adalah 16,1 juta ha (Sawit Watch 2017) dengan penghasilan yang didapat dari sektor ini adalah lebih dari 200 Triliun rupiah. Tercatat pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tidak adanya transparansi pada proses perijinan dan tidak adanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini.

“Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang di lindungi oleh oknum aparat keamanan,” ungkap Maryo Saputra, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch dalam konferensi pers bersama Sawit Watch dan Walhi Papua di Jayapura, Jumat (29/12/2017).

Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, lanjut Maryo, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua. Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua. Data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

Maryo menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu dikemudian hari. Saat ini saja dapat dilihat bersama, dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua. Mulai dari konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat dan tentu dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat diberbagai media saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ais Rumbekwan, Ketua Walhi Papua mengatakan investasi perkebunan kelapa sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting tapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini. Bahwa berapa pun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari.

“Tidak lagi meberikan ijin pada sektor ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini, dan memaksa perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengemban gkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta ijin untuk melakukan perluasan. Selain itu, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengmebangna perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut,” ujar Ais.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka Sawit Watch dan Walhi Papua memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah :

  1. Segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di tanah Papua sebagai prioritas utama. Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas Negara sebagai pemiliknya. Disisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat;
  2. Segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai dengan tata aturan serta standar yang berlaku;
  3. Mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini;
  4. Tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. (*)
loading...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Sebelumnya

PT PPMA gelar seminar terkait hak-hak masyarakat adat di Jayapura

Selanjutnya

Baca Juga
  • Spanduk ucapan Natal dan tahun baru jadi perbincangan di Merauke

    Anim Ha â€" Jumat, 22 Desember 2017
  • Pesan Natal ULMWP : 2018 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi sejarah West Papua

    Nasional & Internasional â€" Rabu, 27 Desember 2017
  • Lanny Jaya bagikan uang Rp 1 juta satu keluarga per bulan

    Lapago â€" Rabu, 20 Desember 2017
  • Jelang Natal penjual kembang Tanah Hitam meraup untung

    Mamta â€" Minggu, 24 Desember 2017
  • Fakta tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua, tak seindah harapan

    Berita Papua â€" Selasa, 19 Desember 2017

Komen Saya

  • Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
  • Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
  • 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
  • Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 November 2015 | 11:26 pm

Laporan Warga

Simak Juga SONAMAPA Gelar Literasi Baca Buku Sejarah Papua
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:23
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Aksi Tolak Pekuburan Umum
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:17
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Kematian Alex Sambom
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:27
Diproduksi : West Papua Updates Fada l Al Hamid tentang kapitalisme dan ideologi
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:24
Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
Diproduksi : West Papua Updates Suara Papua Dibungkam
Selasa, 30 Mei 2017 | 11:27
Diprod uksi : wpu ‹ › Terkini
  • Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar

    Lingkungan â€" Jumat, 29 Desember 2017 | 17:28 WP
  • Transfer Pulsa Simpati, Penolong Kala Keadaan Darurat Pulsa

    Pernik Papua â€" Jumat, 29 Desember 2017 | 17:11 WP
  • Sepuluh Parpol deklarasikan dukung Enembe-Tinal Pilgub 2018

    Advertorial â€" Jumat, 29 Desember 2017 | 14:55 WP
  • Hinca Panjaitan: Saatnya bekerja untuk Lukas Enembe

    Advertorial â€" Jumat, 29 Desember 2017 | 12:12 WP
  • Bank Papua targetkan kredit macet turun 5 persen

    Ekonomi â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 23:05 WP
  • Bank Papua belum bisa memastikan sponsori Persipura

    Ekonomi â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 22:33 WP
  • Seorang remaja di Mappi tewas ditembak aparat polisi

    Anim Ha â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 19:28 WP
  • Ini sejumlah indikator yang menimbulkan rawan konflik Pilkada Papua

    Polhukam â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 18:38 WP
  • Fenina Nanlohi, perempuan pendiri sasana tinju Okaba Merauke

    Lembar Olahraga â€" Kamis , 28 Desember 2017 | 18:17 WP
  • Arnoldus Teluma babak belur saat ditahan Polres Merauke

    Anim Ha â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 18:13 WP
  • Pelaku ekonomi kreatif diminta mulai siapkan suvenir PON

    Polhukam â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 14:59 WP
  • Program Bangga Papua dikhawatirkan tak tepat guna

    Polhukam â€" Kamis, 28 Desember 2017 | 14:58 WP
  • Nelayan PNG diduga berburu dugong di perairan Australia

    Pasifik â€" R abu, 27 Desember 2017 | 18:58 WP
  • Badan Forum Pasifik katakan Australia berkomitmen dukung ekonomi Pasifik

    Pasifik â€" Rabu, 27 Desember 2017 | 18:56 WP
  • Ada apa dengan penjualan paspor Kepulauan Pasifik?

    Pasifik â€" Rabu, 27 Desember 2017 | 18:28 WP
Stop Press
  • Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
    Selasa, 14 September 2016
  • 7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
    Rabu, 14 September 2016
  • Studi: kehidupan terancam, level oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
    Minggu, 14 September 2016
Index » Teras Lampung Ekuatorial Berita Lingkungan DeGorontalo Kabar Kota Berita Bali Kalteng Pos News Balikpapan Suara Kendari Kabar Selebes Suara Papua Cahaya Papua Aceh Traffic Aceh Baru Ranah Minang Merdeka Radio New Zealand International Solomon Star Vanuatu Dail y PINA Islands Business Fiji Times Maori TV Post Courier Dedicated for West Papua | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara Papua Search Engine Submission - AddMeSumber: Google News | Berita 24 Pabar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »