www.AlvinAdam.com

Berita 24 Papua Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

Posted by On 17.15

Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua Reporter:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Editor:

Juli Hantoro

Sabtu, 23 Desember 2017 07:25 WIB
Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

Suku Moi di Hutan Kampung Klaso, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

TEMPO.CO, Sorong - Papua menyimpan hutan yang kaya. Kini kekayaan hutan Papua jadi incaran koorporasi besar. Tortimus Safisa, seorang tokoh adat Suku Moi , di Kabupaten Sorong, Papua Barat menunjukkan salah satu kekayaan yang masih tersisa bagi sukunya.

Tortimus membawa Tempo menuju hutan gambut yang masih rimbun. Berjalan sekitar dua kilometer dari pintu lembah hutan Kampung Klaso, Distrik Klaso, Tortimus berhenti di dekat pohon kayu tikar dan kayu ular yang menjuntai setinggi sekitar lima meter. “Tanah ini tempat yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita. Di alam ini sudah diciptakan untuk tumbuh lagi,” kata Tortimus.

Tortimus menyebutnya sebagai Ikaglom, sebuah pelataran lahan gambut yang hijau dan tak jauh dari aliran sungai. Dalam bahasa suku Moi, ia menjelaskan daerah ini disebut “ik” berarti tanah dan “kaglom” berart air. “Dia (tanah) bergabung bersama air,” kata Tortimus, Kamis 9 November 2017.

Baca juga: Menteri Siti Siapkan Strategi Penyelesaian Hutan Adat

Suku Moi di Hutan Kampung Klaso, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, P rovinsi Papua Barat. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

Tak jauhnya darinya, Salmon Malak berdiri memegang pohon kayu ular. Kepala Kampung Klaso itu mengatakan kayu jenis benalu itu, jika dibelah, akan mengeluarkan air segar. Namun, di hutan itu ia tak membelah kayu. “Hutan ini memang dari dulu sampai sekarang seperti ini, orang memang tidak pernah berkebun di wilayah ini. Wilayah ini masuk wilayah yang tidak pernah dibongkar,” kata Salmon.

Hutan Lembah Klaso adalah hutan yang terletak sekitar 80 kilometer dari Kota Sorong, Papua Barat. Hutan ini berada di antara Distrik Klaso dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong. Masyarakat membaginya menjadi dua bagian wilayah hutan: sisi utara yang menjadi wilayah permukiman sekaligus wilayah berburu dan sisi selatan yang menjadi wilayah adat. Keduanya dibatasi oleh jalan kendaraan yang belum jadi.

Manajer Program Yayasan Bentang Nusantara (Bentara) Papua, Yanuarius Anouw, mengatakan hutan lembah ini adalah hutan yang menjadi incaran p erusahaan kelapa sawit dan korporasi. Ia memperhitungkan sekitar 60-70 persen hutan di Kabupaten Sorong telah dikuasai korporasi. “Hutan ini yang tersisa,” kata Yanuarius di sela-sela acara Pemuda Menyatu dengan Alam pada November lalu.

Salmon Malak bercerita mampu berjam-jam mengelilingi hutan lembah Klaso. Dua kilometer berjalan dari pintu masuk di Kampung Klaso, vegetasi tumbuhan makin tinggi dan makin rapat di lahan gambut yang sedang diurus menjadi hutan adat itu. Ia menganggap hutan ini merupakan satu-satunya hutan yang tersisa dari masyarakat adat Suku Moi. Pembukaan lahan untuk kegiatan korporasi menjadi penyebabnya.

Baca juga: Pemerintah Berjanji Carikan Pasar untuk Hasil Hutan Adat

Berkali-kali korporasi menawar lahan milik masyarakat adat untuk membuka usahanya. Namun, berkali-kali juga masyarakat adat bersepakat untuk menolaknya. Menurut Salmon, penolakan tersebut karena korporasi yang tak mempedulikan hak pemilik adat. "Dia bawa kayunya perg i, tapi tidak membangun masyarakat di sini," ujarnya.

Suku Moi di Hutan Kampung Klaso, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

Berdasarkan ketentuan adat pula, Salmon menjelaskan perusahaan harus berkoordinasi dengan pemilik hak wilayah untuk mencapai kesepakatan. Syarat utamanya adalah tidak boleh memasuki lahan yang berstatus lahan adat. “Saya bicara tanah adat, maka ada juga aturannya. Semua aturan hukum kembali ke adat,” kata Salmon.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Moi se-Indonesia Isai Onesimus Paa mengatakan setidaknya terjadi beberapa kali penolakan masyarakat suku Moi terhadap investasi yang masuk. Pada Mei 2016, misalnya, Onesimus menceritakan adanya penolakan warga Distrik Klaso atas izin sebuah perusahaan yang ingin mengonversi sekitar 9.000 hektare hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Ones menjelaskan sebelum penolakan, pihak perusahaan melaku kan pertemuan dengan beberapa warga distrik Klaso untuk mendesak masyarakat melepaskan lahan lembah Klaso. Masyarakat tetap menolak dengan menduduki kantor DPRD Kabupaten Sorong untuk mencabut izin. "Suku Moi yang punya hak atas wilayah ini menghadang. Mereka akhirnya tidak lagi ikut pertemuan," kata Ones.

Kepala Kampung Sbaga Oskar Ulimpa menjelaskan sejumlah perusahaan kayu berusaha melego lahan hutan adat hingga batas sungai Ikaglom di dalam hutan tersebut. “Tapi kami tolak, Dewan Adat langsung tolak,” ujarnya. Penolakan tersebut karena pihak perusahaan tidak mampu memenuhi syarat untuk menjamin kehidupan penduduk dan perusahaan menolak hak kepemilikan lahan atas warga.

Namun, Oskar patut khawatir. Sebab, hingga kini Dewan Adat Suku Moi tidak memiliki aturan tertulis agar setiap keluarga pemilik lahan tidak menjual lahan miliknya kepada perusawaah penawar. “Setiap marga memiliki hak untuk menjual itu. Itu terserah dia,” ujarnya. Menurut dia, ada kem ungkinan setiap keluarga menjual dengan sejumlah bujukan perusahaan dan tuntutan hidup pemilik lahan untuk menjualnya. “Seperti orang sekarang perlu untuk biasa sekolah.”

Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi, Soleman Mobalin, pun membenarkan tak adanya kontrol dari dewan adat agar lahan keluarga atau marga tak menjual lahan mereka. “Itu hak setiap marga pemilik lahan untuk menjual,” katanya.

Soleman menyebutkan hingga kini masyarakat adat berfokus untuk melakukan pemetaan sebagai syarat penetapan hutan adat melalui Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak, identifikasi sejarah masyarakat adat, letak wilayah adat, hukum adat, menjadi syarat untuk penetapan hutan adat. “Perusahaan tidak ada yang bisa masuk jika hutan adat sudah disahkan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto mengatakan kemunculan Peraturan Menteri LHK Nomor 32/ 2015 tentang Hutan Adat itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat adat. Menurut dia, status hutan adat tidak mengganti fungsi hutan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pembagian fungsi hutan menjadi hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung.

Kepala Distrik Klaso sekaligus Ketua Dewan Suku Moi Kalaben, Dance Ulimpa, mengakui kawasan hutan milik masyarakat adat Suku Moi di hutan lembah Klaso, Papua Barat, menjadi incaran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ia mengatakan masyarakat suku Moi tidak ingin hutan adat dirusak oleh korporasi baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun usaha perkayuan. "Karena hal tersebut berpotensi menghilangkan sumber penghidupan mereka," ujarnya.

Terkait
  • Jokowi Lihat Banyak Peluang Swasta Masuk ke Nabire

    Jokowi Lihat Banyak Peluang Swasta Masuk ke Nabire

    1 hari lalu
  • TNI Bantah Lakukan Penembakan terhadap Warga di Nduga, Papua

    TNI Bantah Lakukan Penembakan terhadap Warga di Nduga, Papua

    1 hari lalu
  • Aktivis HAM Minta TNI dan Polri Tidak Sewenang-wenang di Papua

    Aktivis HAM Minta TNI dan Polri Tidak Sewenang-wenang di Papua

    1 hari lalu
  • Jokowi Targetkan Papua Terang Benderang pada 2018

    Jokowi Targetkan Papua Terang Benderang pada 2018

    2 hari lalu
  • Rekomendasi
  • Saat Putri Gus Dur Minta Gatot Nurmantyo Jadi Santri Lagi

    Saat Putri Gus Dur Minta Gatot Nurmantyo Jadi Santri Lagi

    2 jam lalu
  • Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018

    Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018 2 jam lalu

  • Jokowi Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Bali Kembali Normal

    Jokowi Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Bali Kembali Normal

    3 jam lalu
  • Natal dan Tahun Baru, Tol Jakarta-Cikampek Berlaku Contra Flow

    Natal dan Tahun Baru, Tol Jakarta-Cikampek Berlaku Contra Flow

    3 jam lalu
  • Foto
  • Peringatan Sewindu Haul Gus Dur

    Peringatan Sewindu Haul Gus Dur

    9 jam lalu
  • Gaya Santai Jokowi saat Kunjungi Pantai Kuta di Bali

    Gaya Santai Jokowi saat Kunjungi Pantai Kuta di Bali

    10 jam lalu
  • Gaya Rheza Herwindo, Putra Setya Novanto saat Diperiksa KPK

    Gaya Rheza Herwindo, Putra Setya Novanto saat Diperiksa KPK

    11 jam lalu
  • Tiga Menteri    Pantau Gunung Agung Jelang Pertemuan IMF-World Bank

    Tiga Menteri Pantau Gunung Agung Jelang Pertemuan IMF-World Bank

    13 jam lalu
  • Video
  • Menhub Budi Karya Tinjau Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru

    Menhub Budi Karya Tinjau Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru

    12 jam lalu
  • 100 Kg Bahan Peledak dan Ribuan Petasan Diamankan polisi

    100 Kg Bahan Peledak dan Ribuan Petasan Diamankan polisi

    21 jam lalu
  • Pengamanan Natal, Polda Banten Terjunkan 1.665 Personel

    Pengamanan Natal, Polda Banten Terjunkan 1.665 Personel

    1 hari lalu
  • Petugas Temukan Bus Tak Laik dan Pengemudi Positif Sabu

    Petugas Temukan Bus Tak Laik dan Pengemudi Positif Sabu

    1 hari lalu
  • terpopuler
  • 1

    Fadli Zon Tidak Setuju Ahok Dapat Remisi, Karena...

  • 2

    Akun Diblokir, FPI Galang Gerakan Libur Pakai Medsos

  • 3

    Keluarga Penghina Istri Panglima TNI Akan Datangi Polda dan Mabes

  • 4

    Hukuman OC Kaligis Dipotong Jadi 7 Tahun, KPK Kecewa

  • 5

    Putra Setya Novanto, Rheza Herwindo Penuhi Panggilan KPK

  • Fokus
  • Golkar dan PDI Perjuangan Akan Berkoalisi di Pilkada Jawa Barat

    Golkar dan PDI Perjuangan Akan Berkoalisi di Pilkada Jawa Barat

  • Kisruh Pembelian RS Sumber Waras

    Kisruh Pembelian RS Sumber Waras

  • PPATK Telisik Transaksi Mencurigakan 747 T, Siapa 19 Pelakunya?

    PPATK Telisik Transaksi Mencurigakan 747 T, Siapa 19 Pelakunya?

  • Ekosistem Startup di Indonesia Dianggap Tertinggal dari Singapura

    Ekosistem Startup di Indonesia Dianggap Tertinggal dari Singapura

  • Terkini
  • Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

    Mempertahankan Iklagom, Tanah Air Suku Moi Papua

    50 menit lalu
  • Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK

    Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK

    53 menit lalu
  • Haul Gus Dur, Kelompok Musik Gereja Bawakan Syair Lir-Ilir

    Haul Gus Dur, Kelompok Musik Gereja Bawakan Syair Lir-Ilir

    1 jam lalu
  • BNPB Prediksi 500 Gempa Terjadi Setiap Bulan di 2018

    BNPB Prediksi 500 Gempa Terjadi Setiap Bulan di 2018

    2 jam lalu
  • Saat Putri Gus Dur Minta Gatot Nurmantyo Jadi Santri Lagi

    Saat Putri Gus Dur Minta Gatot Nurmantyo Jadi Santri Lagi

    2 jam lalu
  • Jusuf Kalla Liburan Tahun Baru di Bali

    Jusuf Kalla Liburan Tahun Baru di Bali

    3 jam lalu
  • Jokowi Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Bali Kembali Normal

    Jokowi Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Bali Kembali Normal

    6 jam lalu
  • Natal dan Tahun Baru, 12 Ribu    Kendaraan Keluar Tol Brebes Timur

    Natal dan Tahun Baru, 12 Ribu Kendaraan Keluar Tol Brebes Timur

    6 jam lalu
  • Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018

    Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018

    7 jam lalu
  • Natal dan Tahun Baru, Tol Jakarta-Cikampek Berlaku Contra Flow

    Natal dan Tahun Baru, Tol Jakarta-Cikampek Berlaku Contra Flow

    8 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Alat-Alat Keselamatan di Kala Banjir dan Saat-Saat Daru rat Lain

    Beberapa perkakas ini penting Anda miliki jika terpaksa menghadapi banjir yang sewaktu-waktu datang di lokasi Anda traveling.

    Sumber: Google News | Berita 24 Pabar

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »