www.AlvinAdam.com

Berita 24 Papua Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Krisis Kesehatan di Papua, Komisi Tinggi HAM PBB Akan Kirim Misi

Posted by On 09.03

Krisis Kesehatan di Papua, Komisi Tinggi HAM PBB Akan Kirim Misi

Liputan6.com, Jakarta - Merespons krisis kesehatan di Asmat, Papua akibat wabah campak dan gizi buruk yang telah menelan 71 korban jiwa, Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan bahwa lembaga yang ia naungi akan segera mengirim misi ke sana.

Rencana itu diutarakan oleh Al Hussein usai melaksanakan diskusi dengan Presiden RI Joko Widodo dan pemerintah Indonesia di Jakarta pada 5 - 6 Februari 2018.

  • Punya 13 Anak Lelaki, Ibu Ini Hamil Lagi Berharap Bayi Perempuan
  • Donald Trump Ingin Buat Parade Militer, Saingi Kim Jong-un?
  • Putri Mako Tunda Pernikahan dengan Pria Biasa, Ada Apa?

"Kami akan segera mengirim misi," tegas Al Hussein, memaparkan hasil diskusinya dengan Jokowi dan pemerintah RI kepada awak pers di UN Information Center Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Dalam diskusi kami selama dua hari te rakhir, pemerintah Indonesia mengundang kami untuk mengunjungi Papua... perwakilan saya di Kantor Regional HAM PBB di Bangkok akan terus menjalin kemitraan dengan Indonesia guna membantu RI," lanjut Al Hussein.

Namun, ketika diminta oleh pers untuk mengelaborasi secara detail rencana tersebut sang komisioner mengatakan, "Saya belum bisa menetapkan tanggal dan detail pelaksanaan misi, namun, saya pastikan bahwa rencana itu akan segera terlaksana".

Hak Ekonomi-Sosial Warga yang Tak Dipenuhi Pemerintah Memicu Krisis Kesehatan Papua

Isu Krisis Kesehatan di Papua adalah satu dari sejumlah fokus isu yang didiskusikan antara pemerintah RI dengan Al Hussein -- yang telah melaksanakan misi kunjungannya ke Indonesia sejak beberapa hari terakhir.

Sesuai dengan kapasitasnya, Al Hussein memandang krisis kesehatan di Papua dari sudut pandang hak asasi manusia, terkhusus dari segi bagaimana pemerintah mengupayakan pemenuhan hak ekonom i-sosial warga negara.

(kedua dari kanan) Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein di UN Information Center Jakarta (7/2/2018) (Rizki Akbar Hasan/Liputan6.com)

Berdasarkan pengamatannya, sang Komisioner Tinggi HAM PBB menilai, bahwa pemerintah Indonesia masih belum mampu menciptakan sebuah perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi-sosial warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan termarjinalkan -- seperti masyarakat Papua.

Dan kondisi tersebut justru menciptakan kondisi kesenjangan ekonomi dan sosial yang santer di Tanah Air.

"Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir ... tetapi tidak semua rakyatnya ik ut menikmati," kata Al Hussein.

"Dan, masih ada kesenjangan serius dalam perlindungan hak ekonomi-sosial bagi rakyat Indonesia. Contohnya, kondisi gizi buruk, kemiskinan, dan penyakit yang parah dilaporkan terjadi di wilayah terpencil di negara ini, termasuk di Papua," tegasnya.

Semestinya, lanjut Al Hussein, tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan, dimulai dari mereka yang paling kekurangan, salah satunya di Papua.

1 dari 2 halaman

Pemerintah Akan Bangun Asrama dan Layanan Kesehatan di Papua

Miris, Begini Kondisi Anak-Anak Asmat yang Dilanda Gizi Buruk dan Wabah Campak
Seorang anak menjalani perawatan di rumah sakit setempat di Agats, Asmat, provinsi Papua Barat (26/1). Sebanyak 86 pasien anak gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat masih dirawat di Rum ah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. (AFP/Bay Ismoyo)

Sementara itu, pada kesempatan yang terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Indonesian American Society of Academics (IASA) akan melakukan pengembangan sekolah berpola asrama dan pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicine). Program ini ditujukan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan Edward Wanandi, Chairman IASA di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Edward Wanandi mengatakan, ide pengadaan sekolah asrama dan telemedicine di tanah Papua ini muncul pada 2016 sebagai bentuk tantangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) pada saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Luhut pada saat itu berkata, Polhukam sedang konsentrasi dengan pembangunan di Papua secara holistik. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah kawan-kawan diaspora (Indonesian Diaspora Network Global) bisa ikut memberi bantuan ke sana?" tutur Edward di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Tantangan tersebut kemudian dijawab lewat bentuk kerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas. Lokasi pembangunan sekolah asrama dan telemedicine akan dimulai di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Nabire.

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, ruang lingkup kerja sama ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Apa yang PPN/Bappenas dan IASA lakukan ini sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2017, yaitu mengenai peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, pengem bangan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, serta peningkatan tata kelola," paparnya.

Terkait anggaran, Bambang melanjutkan, pemberian anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan Papua pada 2016 yang sebesar Rp 85,7 triliun dapat dimaksimalkan lewat pengadaan program ini.

"Kita ingin alokasi anggaran untuk Papua yang pada 2016 benar-benar tersebar dengan baik sesuai kebutuhan kabupaten-kabupaten yang ada di Papua. Kita tidak ingin dana itu menumpuk di kabupaten tertentu saja," terang Bambang.

Sumber: Google News | Berita 24 Pabar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »