www.AlvinAdam.com

Berita 24 Papua Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Naik tinggi, nilai IPM Papua tetap tertinggal

Posted by On 04.34

Naik tinggi, nilai IPM Papua tetap tertinggal

Presiden Joko Widodo menggendong salah satu anak PAUD TK Theresia di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (13/4/2018). Selama 8 tahun, Papua menjadi provinsi dengan IPM paling rendah se Indonesia.
Presiden Joko Widodo menggendong salah satu anak PAUD TK Theresia di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (13/4/2018). Selama 8 tahun, Papua menjadi provinsi dengan IPM paling rendah se Indonesia. | OlhaMulalinda /Antara Foto

Perkembangan pembangunan manusia Indonesia menunjukkan kenaikan. Jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum IPM Indonesia naik.

IPM pada 2017, mencapai 70,81 atau naik 0,90 persen dibanding 2016. Walau naik, tapi masih ada satu provinsi dengan IPM golongan rendah.

"Sejak 2010 hingga 2017, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia rendah, yaitu Provinsi Papua," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Senin (16/4/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Makin tinggi skornya, makin tinggi kualitas hidup masyarakatnya.

Tiga dimensi yang menopang IPM adalah, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM digolongkan menjadi 4 kelompok; sangat tinggi (>80), tinggi (80>70), sedang (70>60), dan rendah (60>).

Rata-rata IPM secara nasional pada 2017 mencapai 70,81. Selama 8 tahun sejak 2010, Papua menjadi provinsi penyandang status IPM golongan rendah. Tahun 2017, skornya 59,09, naik 1,79 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi kenaikan tertinggi seluruh Indonesia.

Tapi Papua masih menjadi provinsi dengan IPM paling rendah se-Indonesia. Jika dibandingkan, maka ada ketimpangan besar antara Papua dengan provinsi lain.

Provinsi di pulau Jawa memiliki IPM tinggi, di atas 70. DKI Jakarta adalah provinsi dengan skor IPM terbesar, yakni 80,06. "Masalah disparitas ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," kata Suhariyanto.

Suhariyanto menjelaskan, dari total 34 provinsi ada 1 provinsi dengan IPM golongan sangat tinggi. Provinsi dengan IPM golongan tinggi ada 14 provinsi. Golongan sedang ada 18 provinsi.

Pada 2017, ada tiga provinsi yang meningkat dari status sedang jadi tinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. DKI Jakarta melonjak masuk menjadi provinsi dengan status IPM sangat tinggi. Sedangkan Papua, nilainya masih rendah, kurang dari 60.

Skor yang timpang ini sebenarnya tak bisa sepenuhnya dibandingkan. Sebab, ada unsur-unsur pembentuknya juga berbeda. Misal, pada 2015, APBD DKI Jakarta mencapai hampir Rp70 triliun. Sedangkan Papua, saat itu 'hanya' Rp12,74 triliun.

Dengan kondisi keuangan yang cekak ini, toh Papua bisa mengembangkan diri. Pada 2016 misalnya, skor IPM kota Jayapura mencapai 78,76. Nilai ini mendekati IPM Kota Jakarta Utara 78,78.

Gelontoran investasi dan dana yang dikirim ke Papua belum mampu mengangkat IPM. Dua tahun lalu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memerintahkan anak buahnya fokus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11/2016) seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Jika ditotal, saat itu dana untuk pembangunan Papua, baik dana di kementerian, lembaga, atau dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Bar at besarnya mencapai Rp85,7 triliun.

Namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016, wilayah Papua beserta Maluku dan Papua Barat, mampu merengkuh 5 persen dari investasi nasional, atau Rp30,7 triliun.

Tapi, dana besar dan suntikan investasi ini tak mampu menghalau krisis kesehatan di Kabupaten Asmat, Papua, Januari lalu.

Sumber: Google News | Berita 24 Pabar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »